BSIP BERKARYA: PUBLIC HEARING STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPSI TANAH DAN PUPUK
Kamis, 23 November 2023 bertempat di Gedung Agrosinema, Cimanggu, Bogor telah dilaksanakan Public Hearing Standar Pelayanan Publik 2023 lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP). Acara yang berlangsung secara hybrid diikuti oleh 75 peserta secara offline dan 120 peserta secara online yang terdiri internal dan eksternal Kementerian Pertanian yang meliputi Kementerian lain, kelompok tani, perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan masyarakat umum.
Acara dimulai dengan arahan dari Kepala BBPSI SDLP Dr. Ir. Rachmawati, M.M yang menjelaskan pentingnya Public Hearing Standar Pelayanan Publik yang bertujuan untuk komunikasi, pemahaman dan persepsi yang sama kepada masyarakat terkait layanan yang dimiliki BBPSI SDLP dan UPT di lingkupnya sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi terkait transformasi dari Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai kebijakan Perpres No. 117 Tahun 2022 dan Permentan No. 13 Tahun 2023. Kepala Bagian TU BBPSI SDLP Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M., menambahkan dengan melakukan sosialisasi profil lingkup BBPSI SDLP.
Ombudsman RI yang diwakili oleh Andi S.H, M.M., menjelaskan bahwa wajah Kementerian Pertanian berada pada UPTnya karena berhubungan langsung dengan publik dan masyarakat umum. Andi juga menjelaskan pentingnya kualitas pelayanan yang harus dimiliki meliputi kompetensi SDM, sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, evaluasi, dan pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya paparan Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Sari Maryati dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan. Pemaparan SPP dari setiap Balai dilakukan oleh Kepala Balai masing-masing atau yang mewakili terkait pelayanan yang dimiliki oleh masing-masing UPT.
Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc., Kepala BPSI Tanah dan Pupuk menjelaskan BPSI Tanah dan Pupuk memiliki 4 laboratorium yang 3 diantaranya sudah tersertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai bagian dari jaminan mutu, Petugas Pengambil Contoh untuk melayani keperluan internal dan eksternal, uji efektivitas dan kerjasama pupuk dan pembenah tanah,serta kebun percobaan rumah kaca untuk mendukung pelayanan pelaksanaan pengujian standardisasi instrumen tanah dan pupuk.
Pelayanan lainnya adalah pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk dimana BPSI Tanah dan Pupuk memiliki buku rekomendasi acuan untuk perencanaan dan penyebarluasan pupuk serta alat pendukung seperti smart soil sensor dan perangkat uji tanah kering, tanah sawah, tanah rawa, pupuk organik, pupuk anorganik, hara tanaman sawit dan tebu. BPSI Tanah dan Pupuk juga menjadi penyelenggara uji profisiensi sesuai ISO 17043:2010 yang mengkoordinir 82 laboratorium se-Indonesia dengan ruang lingkup tanah, tanaman, dan pupuk sebagai bentuk pelayanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar
Pelayanan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk dituangkan dalam bentuk magang, PKL, MBKM, konsultasi, layanan perpustakaan, bimtek, dan buku juknis yang bisa diakses oleh seluruh stakeholder secara gratis.
Setelah pemaparan dilanjutkan sesi diskusi dilakukan guna mendapatkan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat. Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan public hearing penyusunan Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Kepala BBPSI SDLP, beberapa perwakilan undangan peserta dan disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. (KSD, AFS, M.Is, Mtm).
